SEMARANG, Berita Hukum News – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mengambil langkah konkret dalam mempercepat reformasi birokrasi. Melalui kegiatan Penguatan Pelaksanaan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, Kemenimipas memberikan penguatan langsung kepada jajaran Ditjen Pemasyarakatan se-Jawa Tengah untuk mencapai target kinerja 2025.
Acara yang berlangsung secara hybrid di Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Tengah pada Selasa, 19 Agustus 2025, ini dihadiri oleh pejabat dan staf dari berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati.
Dr. Y. Ambeg Paramarta dan Ahmad Fanani, Staf Khusus Menteri Bidang Penguatan SDM dan Transformasi Organisasi, serta Mayjen (Purn) Ade Kurnianto, Tenaga Ahli, hadir sebagai narasumber utama. Mereka memaparkan arah transformasi kelembagaan Kemenimipas, yang fokus pada peningkatan SDM dan perbaikan tata kelola.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Tengah, Mardi Santoso, menekankan pentingnya komitmen seluruh jajaran. "Pembangunan Zona Integritas bukan sekadar target, tetapi budaya kerja yang harus diinternalisasi," tegas Mardi.
Menurutnya, semua UPT di wilayah Jawa Tengah harus memiliki kompetensi dan kesiapan mumpuni untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Hal ini tak hanya sebatas pemenuhan indikator, melainkan juga harus dibarengi dengan peningkatan akuntabilitas, sinergi, inovasi berkelanjutan, serta budaya kerja yang profesional dan berintegritas tinggi.
Dalam sesi diskusi interaktif, para peserta menyampaikan pertanyaan dan masukan terkait implementasi reformasi di unit masing-masing. Beberapa poin utama yang dibahas mencakup:
Visi dan misi Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2045.
Strategi peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenimipas.
Langkah konkret dalam penguatan SDM dan transformasi organisasi.
Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat komitmen seluruh jajaran Kemenimipas, khususnya Lapas Kelas IIB Pati, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik prima. (Red/Team)
Post a Comment