Malang - http://www.Beritahukumnews.my.id
Polres Batu telah memanggil sejumlah pihak terkait adanya laporan dugaan kasus proses peralihan hak atas tanah secara sepihak di Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu Jawa Timur yang kini sudah menjadi milik Jatim Park.
Salah satunya Suryo Widodo yang tertulis sebagai pembeli tanah di surat dari Polres Batu nomer SP2HP/200.a/V/2035/Satreskrim pada tanggal 9 Mei 2025.
Antara lain Nuryanto, warga bandulan XIV-A/214 H RT 05 RW 01 Kelurahan bandulan, kecamatan sukun, kota malang selaku pihak pengadu.
Kemudian saksi kedua adalah Deny Cahyo (Kepala Desa Beji), Ngasiyan dan Supriyono (saksi yang diajukan pihak pengadu), Suryo Widodo (pembeli tanah), Anik Sumarti (Pihak Teradu) serta penyidik setelah meneliti berkas atau dokumen akan mengklarifikasi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batu.
Kanit Pidkor Satreskrim Polres Batu Ipda Sugeng Widodo SH ketika dikonfirmasi membenarkan sudah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pihak dengan maksud meminta klarifikasi terkait laporan yang dilakukan Nuryanto.
"Sudah kami lakukan pemanggilan dan klarifikasi terhadap mereka. Termasuk pak Suryo Widodo. Tinggal satu yang belum yakni pihak notaris," ujar Sugeng Widodo kepada awak media saat ditemui di Mapolres Batu, Senin (23/5/2025).
Terkait dengan pemanggilan Suryo Widodo, kata Sugeng, pihak penyidik sudah ditunjukkan sertifikat hak milik (SHM) oleh Suryo Widodo.
Sedangkan soal keberadaan SHM itu, pihak penyidik Polres Batu juga sudah melakukan klarifikasi terhadap notaris yang memproses menerbitkan sertifikat tersebut.
"Termasuk pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Batu juga sudah kami mintai keterangan soal SHM yang ditunjukkan Pak Suryo," urai Sugeng.
Disinggung hasil klarifikasi dari BPN, Sugeng mengatakan hasil informasi yang didapatkan penyidik dari petugas BPN menerangkan dalam warkah di BPN memang ada proses peralihan. Sehingga terbit SHM yang kini dipegang Suryo Widodo.
Namun demikian, dalam perkara ini, lanjut Sugeng ada dua notaris akan tetapi baru satu notaris yang sudah dimintai klarifikasi.
"Ya secepatnya segera kami panggil untuk yang satu notaris," kata Sugeng. .
Seperti diberitakan, dugaan kasus munculnya mafia tanah disinyalir sangat kuat dalam kasus tanah 5015 meter persegi yang dibeli Jatim Park 3 Kota Batu di area Desa Beji – Junrejo, Kota Batu.
Bahkan tim kuasa korban Nuryanto mensinyalir ada dugaan kuat peran orang dalam pemerintah Desa Beji dan oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Kecurigaan ini muncul, karena awalnya kasus ini sempat di laporkan ke Polda Jatim pada tahun 2017, lalu tanah seluas 5015 meter tersebut hingga akhirnya posisi tanah tersebut di blokir.
Akan tetapi kejanggalan muncul, pasca meninggalnya Sunari selaku pemilik tanah, kasusnya di SP3 lalu pada 2023 blokirnya dibuka kemudian terjadi peralihan tanah tersebut dibalik nama ke Anik Sumarti warga Jln Trunojoyo RT 001 RW 009 Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Kota Batu Jawa Timur tanpa sepengetahuan ahli waris dan tanpa adanya proses jual beli.
"Jika melihat prosesnya jelas-jelas ini ada dugaan praktek mafia tanahnya. Kok bisa awalnya tanahnya ini diblokir, tiba-tiba blokirnya dibuka setelah klien kami Sunari meninggal dunia dan terjadi proses peralihan hak atas nama Anik Sumiarti. Untuk itu pihak Polres Batu harus mengungkap kasus ini seterang-terangnya," ujar Kuasa Hukum Ahli Waris Sunari, Jacob Koen Njio, SH kepada awak media.
Jacob Koen Njio, SH mengatakan, pihak Polres Batu harus memeriksa keterlibatan orang pemdes Beji dan keterlibatan orang yang memproses balik nama hak atas tanahnya kliennya. Sebab bukti-bukti otentik sudah sangat jelas, bahwa selama kliennya Sunari masih hidup tidak pernah terjadi transaksi jual beli.
Hal itu juga dikuatkan dengan surat keterangan dari pihak Kecamatan yang menegaskan selama kurun waktu tahun 1980 sampai dengan 1985 tidak pernah terjadi transaksi jual beli atau peralihan hak atas tanah peralihan hak milik Sunari atas tanah petokD sesuai leter C no 557/Junrejo persil 144 seluas 11.580 meter persegi yang terletak di Desa Junrejo, Kecamatan Kota Batu.
Seperti diketahui, dugaan praktik mafia tanah mencuat di Kota Batu. Adapun korbannya kali ini menimpa Nuryanto, warga Bandulan, Kota Malang.
Hal ini diketahui setelah Nuryanto melaporkan adanya dugaan penyerobotan tanah miliknya oleh oknum tak bertanggung jawab ke Polres Kota Batu.
Bahkan Nuryanto sudah dimintai klarifikasi oleh penyidik Polres Batu atas laporannya tertanggal 11 Maret 2025 terkait dugaan peralihan hak atas tanah milik keluarganya di Desa Beji – Junrejo, Kota Batu, seluas 11.580 meter persegi.
Tanah tersebut sebelumnya tercatat atas nama ayahnya, almarhum Sunari,namun secara misterius, nama dalam sertifikat berubah menjadi atas nama Anik Sumarti, warga Jln Trunojoyo RT 001 RW 009 Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Kota Batu Jawa Timur tanpa sepengetahuan ahli waris dan tanpa adanya proses jual beli.
Hal itu juga dibenarkan oleh surat keterangan yang diterbitkan oleh Pihak Kecamatan Kota Batu pada tanggal 24 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Camat Kota Batu Aries Setiawan S.STP.
Dalam surat tersebut menerangkan sesuai dengan pengecekan register PPATS di Kecamatan Batu mulai tahun 1980 sampai dengan tahun 1985 tidak ditemukan adanya data peralihan hak milik Sunari atas tanah petok D sesuai leter C no 557/Junrejo persil 144 seluas 11.580 meter persegi yang terletak di Desa Junrejo, Kecamatan Kota Batu.
“Ini memang janggal. Kami tidak pernah melakukan transaksi apapun, tiba-tiba nama ayah saya (Sunari) hilang dari sertifikat dan diganti nama orang lain (Anik Sumarti),” tegas Nuryanto, Kamis (22/5/2025), usai diperiksa di Polres Batu.
Jacob Koen Njio SH, selaku kuasa hukum korban mendesak agar semua pihak yang terlibat dalam penerbitan sertifikat yang diduga cacat hukum itu segera diperiksa, mulai dari aparat desa hingga pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batu.
“Kami minta polisi serius. Ini bukan sekadar sengketa, ini indikasi kejahatan agraria yang merampas hak ahli waris selaku klien kami,” tegas Jacob Koen.
Pihak pelapor menegaskan bahwa tanpa keterlibatan oknum di tingkat birokrasi desa dan pertanahan, proses penerbitan sertifikat yang berubah nama tidak mungkin bisa terjadi.
“Ini bukan hanya pelanggaran administratif. Ini kejahatan serius yang mencuri hak tanah keluarga klien kami, dan mengalihkan aset bernilai sangat besar ke pihak lain tanpa dasar hukum yang sah,” tegas Wahyu Widayat, SH.
Aliansi masyarakat anti-mafia tanah mendesak agar Kepolisian bersama Kejaksaan Agung turun tangan melakukan audit forensik pertanahan, terutama terhadap seluruh proses penerbitan sertifikat baru yang terjadi dalam rentang 5 tahun terakhir di Kota Batu.
Selain itu, transparansi penyidikan menjadi sorotan. Publik menuntut agar hasil penyelidikan tidak ditutup-tutupi dan dapat diuji di pengadilan secara terbuka.( Bejo )
Editor yaya
Post a Comment